SMK3

now browsing by tag

 
 

Klasifikasi Temuan Audit Eksternal oleh Badan Sertifikasi ISO

SERTIFIKAT ISO MURAH – Apa itu temuan? Apa itu audit eksternal? Temuan adalah masalah-masalah penting (material) yang ditemukan selama proses audit, kemudian masalah-masalah itu dikemukakan hingga diadakan perbaikan yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja, efisiensi dan efektivitas bisnis perusahaan. Audit eksternal adalah audit yang dilakukan oleh badan sertifikasi ISO yang bersifat independen, bukan dari lingkungan perusahaan. Audit yang dilakukan oleh tim di perusahaan sendiri disebut audit internal.

Temuan audit merupakan bagian dari suatu proses audit di mana bagian ini memuat pesan khusus (pokok), disampaikan oleh auditor ke pembaca laporan. Inilah alasan utama dibuatnya laporan tersebut. Temuan audit adalah kesimpulan akhir dari kegiatan pemeriksaan, yaitu ketika lead auditor melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan bukti audit (audit evidence collection), lalu melakukan analisis dan evaluasi terhadap bukti audit (audit evidence evaluation).

Dalam implementasi sistem manajemen mutu (ISO 9001), lingkungan (ISO 14001) dan K3 (OHSAS 18001), terdapat kegiatan internal audit di samping audit eksternal  yang  bertujuan untuk mengukur efektivitas dari pelaksanaan sistem manajemen selama periode tertentu. Internal audit biasanya dilakukan minimal 1 kali dalam setahun oleh para internal auditor yang ditunjuk oleh Manajemen Puncak (top management).

Temuan audit diklasifikasikan dalam dua jenis: kesesuaian (conformity) dan ketidaksesuaian (non conformity). Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan standar ISO yang diterapkan, akan ada peluang untuk perbaikan, tergantung dari parah dan tidaknya temuan tersebut.

I. Observasi

Oberservasi adalah temuan yang bersifat posititf. Yaitu, saran dari lead auditor terhadap sasaran pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan efektivitas dari mutu pelaksanaan kegiatan terkait. Sebuah temuan termasuk observasi tidak bisa dijadikan dalam kategori ketidaksesuaian sekalipun minor, tidak melanggar dokumentasi sistem manajemen yang telah diterapkan, sehingga saran untuk perbaikan tidak diwajibkan.

II. Ketidaksesuaian (Non Conformity)

Definisi dari ketidaksesuaian menurut ISO 9000:2000 adalah sebuah ketidakmampuan dalam memenuhi persyaratan. Ada dua jenis ketidaksesuaian: minor dan mayor.

  1. 1. Ketidaksesuaian Kecil (Minor)

Ketidaksesuaian Minor adalah suatu kegagalan untuk memenuhi salah satu persyaratan dari subklausul sistem manajemen atau ketidaksesuaian yang terjadi dalam implementasi suatu persyaratan dari prosedur sistem manajemen mutu yang ditetapkan oleh perusahaan. Beberapa kategori minor dapat berpotensi mengakibatkan rusaknya sistem dan mungkin dapat berkontribusi menjadi kategori mayor. Sebuah temuan termasuk ketidaksesuaian Minor jika tidak mempunyai dampak serius terhadap sistem manajemen dan sering kali disebabkan adanya human error dan diberikan batas waktu tertentu untuk memperbaikinya.

Contoh :

  • Adanya penyimpangan terhadap instruksi kerja yang telah ditetapkan.
  • Adanya kelalaian dalam pencatatan daftar rekaman berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh sistem manajemen.
  1. 2. Ketidaksesuaian Besar (Mayor)

Sebuah temuan audit dikatakan kategori major, apabila tidak sesuai dengan persyaratan Sistem Manajemen yang seharusnya dijalankan dan harus dilakukan tindakan perbaikan segera. Pada kategori ini biasanya organisasi/perusahaan yang bersangkutan tidak direkomendasikan mendapatkan pengakuan lulus akreditasi pada sistem manajemennya.

Contoh :

  • Tidak dilakukannya pemeriksaan/inspeksi pada saat penerimaan bahan baku/material
  • Tidak adanya pengendalian terhadap proses khusus, mis : kegiatan pemeliharaan, pasca pengiriman dsb.
  • Tidak dilakukannya program audit internal dan rapat tinjauan manajemen.

Saran Perbaikan

Saran-saran perbaikan dari lead auditor pada temuan audit berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan di dalam perusahaan. Hal ini juga dapat mencegah kecurangan terjadi (fraud prevention). Temuan audit memang diharuskan ada suatu tindakan perbaikan. Namun di sisi lain, sebuah saran hanya untuk memperbaiki suatu kondisi yang tidak melanggar aturan atau kriteria yang telah ditetapkan. Pada kasus-kasus ini, manajemen puncak (top management) memiliki hak untuk mengimplementasikan saran tersebut atau tidak.

Informasi laporan ketidaksesuaian yang diberikan auditor kepada pihak auditee (perusahaan) dapat menentukan apa, dimana, dan bagaimana tindakan perbaikan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan akar permasalahannya. Tindakan perbaikan yang dibutuhkan diputuskan sendiri oleh auditee dan diawasi oleh lead auditor. Apabila temuan ketidaksesuaian telah diselesaikan oleh auditee pada saat proses audit berjalan, maka temuan tidak dibatalkan, akan tetapi dapat dibuat catatan bahwa ketidaksesuaian tersebut telah diselesaikan untuk diperiksa selanjutnya.

Temuan audit merupakan himpunan data dan semua informasi yang dikumpulkan, diolah dan diuji selama melaksanakan tugas audit eksternal tersebut atas kegiatan organisasi/perusahaan yang disajikan secara analisis menurut unsur-unsurnya yang dianggap bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (interest party) dan mempunyai tujuan yang lebih spesifik, yaitu mencapai keefektifan dan efisiensi dalam implementasi pada sistem manajemen sesuai apa yang dipersyaratkan oleh ISO.

Sudah cukup mengerti? Sertifikasi ISO bersama kami (klik di sini).

K3 itu Penting

K3 itu penting Sistem Manajemen K3 (SMK3) adalah bagian dari sistem perusahaan secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kewajiban K3, dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan guna terciptanya tempat kerja yang aman, efektif, dan produktif. Dalam dunia kerja, setiap pekerja membutuhkan hal sama, yaitu keselamatan dan kesehatan dalam menjalankan aktivitasnya (occupation) di dunia kerja. Pemenuhan kebutuhan itu dibebankan atau menjadi tanggung jawab atau kewajiban pihak lain, dan hal ini menjadi sebuah hak.

Sebagai sebuah hak, maka ada semacam penegasan dari otoritas publik untuk memaksakan pemenuhannya, lain hal jika hanya dinyatakan sebagai kebutuhan yang bersifat umum dan tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atau berkewajiban untuk memenuhinya. Oleh karena itu, keberadaan K3 sebagai hak itu dipersandingkan dengan sebuah kewajiban yang dibebankan kepada otoritas publik dan juga perusahaan untuk memenuhinya.

Secara normatif dan filosofis keselamatan dan kesehatan adalah asset yang tidak ternilai harganya. Keselamatan dan kesehatan seseorang merupakan bagian utama kesejahteraan. Sementara itu, kesejahteraan tenaga kerja mustahil diwujudkan apabila mengabaikan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

 

Kewajiban penerapan SMK3 didasarkan pada dua hal, yaitu ukuran besarnya perusahaan dan tingkat potensi bahaya yang ditimbulkan.

Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3) Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 menyebutkan, bahwa tujuan penerapan SMK3 adalah dalam rangka:

  • Meningkatkan efektivitas perlindungan K3 dengan cara: terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi.
  • Untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi penyakit akibat kerja dengan melibatkan: manajemen dan tenaga kerja (pekerja dan serikat pekerja).

SMK3 Penting

Sertifikat ISO Murah –

SMK3 adalah satu kewajiban, namun di sisi lain justru hal tersebut menjadi satu kebutuhan. Manakah yang benar?

Kewajiban dapat diartikan yaitu suatu yang kita kerjakan atau laksanakan untuk memenuhi keinginan atau hak orang lain, sedangkan kebutuhan adalah suatu yang kita kerjakan untuk memenuhi keinginan atau hak atas diri sendiri.

Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3) Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 menyebutkan, bahwa tujuan penerapan SMK3 adalah dalam rangka:

  • Meningkatkan efektivitas perlindungan K3 dengan cara: terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi.
  • Untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi penyakit akibat kerja dengan melibatkan: manajemen dan tenaga kerja (pekerja dan serikat pekerja).

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, perusahaan berkewajiban menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Perusahaan yang dimaksud yaitu perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 orang pekerja dan mempunyai tingkat bahaya tinggi. Oleh karena itu, perusahaan diwajibkan menyusun rencana penerapan SMK3.

Selain menjadi peraturan pemerintah, tak jarang klien meminta perusahaan yang menjadi rekanannya untuk menerapkan SMK3. Penerapan SMK3 juga sering menjadi persyatan untuk tender, perusahaan berkewajiban menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Jadi, apakah perusahaan menerapkan SMK3 sebatas karena adanya peraturan pemerintah dan persyaratan tender saja?

Di balik upaya menaati peraturan pemerintah dan untuk memenuhi persyaratan tender, SMK3 sudah seharusnya menjadi kebutuhan perusahaan. Sebab perusahaan membutuhkan pengakuan, kebutuhan kesehatan dan kebutuhan keselamatan.

Kebutuhan Pengakuan
Setiap perusahaan membutuhkan pengakuan, terutama image positif dari pihak lain untuk menjalankan dan mempertahankan bisnisnya.

Kebutuhan Kesehatan
Kebutuhan kesehatan yang dimaksud yaitu bagaimana perusahaan tersebut dapat bersaing dan mendatangkan keuntungan sesuai yang diharapkan. Salah satu cara yaitu dengan menerapkan SMK3.

Kebutuhan Keselamatan
Perusahaan membutuhkan keselamatan supaya aset-aset perusahaan terlindungi dan tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan perusahaan.

Eksistensi SMK3 PP 50 Tahun 2012, Peluang atau Paksaan?

Sistem Manajemen K3 (SMK3) PP 50 tahun 2012 menggantikan Permenaker No. 05 Tahun 1996. Konsekuensi dari SMK3 PP 50 Tahun 2012 ini menjadi lebih serius dalam menangani K3 di semua industri. Konsesus peraturan ini dibuat oleh Presiden, tidak seperti Permenaker No. 05 Tahun 1996 yang dibuat oleh Menteri Tenaga Kerja.

Kami—Kumitu Konsultan—mencermati maksud dan tujuan dari pergantian sistem manajemen K3 ini. SMK3 PP 50 Tahun 2012 dirasakan cukup untuk ‘memaksa’ organisasi berbenah diri dan mengikuti aturan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tujuannya sama, yaitu supaya budaya K3 dan penerapannya mengarah kepada pekerja yang produktif, selamat, dan tetap bugar.

Penerapan SMK3 PP 50 Tahun 2012 memang menjadi mandatory untuk organisasi yang mempunyai skala risiko bahaya K3. Hanya saja organisasi dihadapkan oleh beberapa pilihan: tetap mengadopsi SMK3 PP 50 Tahun 2012 sebagai sebuah sistem K3, atau memilih sistem manajemen K3 seperti OHSAS 18001, ISRS, dan sistem manajemen K3 lainnya.

PENAMBAHAN JALUR LISTRIK

PENAMBAHAN JALUR LISTRIK

Menilik lebih lanjut, struktur standar K3 nasional SMK3 PP 50 Tahun 2012 memang mirip dengan standar K3 internasional seperti OHSAS 18001:2007. Tidak ada yang berbeda dari penerapan masing-masing standar K3 ini. Kedua sistem manajemen K3 tersebut hanya berbeda mekanisme audit dan sertifikasi SMK3 pada masing-masing standar.

Oleh karena kekuatan penerapan SMK3 PP 50 Tahun 2012 bersifat mandatory dan OHSAS 18001:2007 yang bersifat voluntery, menyebabkan mekanisme sertifikasi menjadi berbeda dalam beberapa hal:

  • Audit SMK3 PP 50 Tahun 2012 sesuai dengan standar audit, hanya Badan Sertifikasinya tersedia beberapa saja. Audit OHSAS 18001:2007 dari Badan Sertifikasi dan ketersedian Badan Sertifikasi banyak.
  • Issue sertifikat pada Sertifikasi SMK3 PP 50 Tahun 2012 relatif lama dibanding issuesertifikat OHSAS 18001:2007.
  • SMK3 PP 50 Tahun 2012 diakui hanya di Indonesia, sedang OHSAS 18001:2007 mendapat pengakuan internasional.

Harus ada mekanisme untuk sosialisasi serta keseriusan penerapan SMK3 PP 50 Tahun 2012 dari pemerintah. K3 tidak hanya menjadi jargon semata, tapi implementasi sistem manajemen K3 juga efektif. Demi menciptakan tenaga kerja yang produktif, selamat, dan tetap bugar.

Perbedaan SMK3 dengan ISO 45001

ISO 45001 memiliki istilah yang berbeda dengan OHSAS 18001 dalam Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3). Perbedaan SMK3 dengan ISO 45001 lebih kepada tipe dan bidang organisasi. ISO 45001 dipakai untuk semua jenis organisasi dan tipe organisasi, baik itu production based atau manufactured basedserta service based, sehingga istilah di dalam persyaratannya menjadi general.

Berikut beberapa istilah yang diganti:

Istilah Preventive Action diganti dengan:

Pasal 4.1 – Determining of External and Internal Issue

Pasal 6.1 – Action to address risk associated with threat and opportunities

Pasal 5.2c – Commitment to applicable legal and other requirements to which organisation subscribe

Pasal 8.6 – Emergency Response Preparedness (potential emergency identified, planned , emergency procedures tested)

Istilah preventive action atau tindakan pencegahan sudah menjadi kesatuan pada pasal-pasal di atas.

Risk:

Di dalam ISO 45001, istilah ‘risk’ dapat bervariasi di beberapa negara. Istilah ‘hazard identification’ sudah termasuk di dalam ‘risk identification’ and ‘risk control’ untuk memastikan semua bahaya teridentifikasi untuk semua jenis industri.

The Worker:

factory worker

The worker atau pekerja dapat memiliki istilah berbeda di dalam peraturan legal di beberapa negara. Di dalam konteks ISO 45001, pekerja adalah orang yang bekerja di bawah naungan organisasi termasuk juga subkontraktornya.

Outsourcing:

Semakin menekankan tuntutan pemasok barang dan jasa untuk memenuhi persyaratan OHSM – Occupational Health Safety Management. Oleh karena hal ini bagian dari reputasi organisasi yang harus diemban oleh outsourcing-nya.

Pendekatan implementasi menjadi lebih luwes karena ISO 45001 memiliki pendekatan High Level Structure (HLS) yang dapat berintegrasi dengan sistem manajemen lainnya, seperti ISO 9001: 2015 dan ISO 14001: 2015.

ISO 45001 akan menjadi lebih tajam di dalam pengukuran risiko K3, dan bagaimana lebih banyak partisipasi eksternal dan internal yang terlibat di dalam organisasi untuk komitmen dalam memenuhi kebijakan dan aturan main OHSMS.